JAKARTA – Aktivis dan tokoh asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang kini menetap di Jakarta, Yudas Pasomba, membuka suara mengenai surat edaran Walikota Palopo terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ia menegaskan surat edaran tersebut tidak perlu dipermasalahkan.
Dalam pernyataannya, Yudas Pasomba menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperlancar proses administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. “Kita perlu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah demi kemajuan bersama,” katanya di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Lebih lanjut, Yudas mengingatkan Walikota baru, Naili Trisal, harus penuh kehati-hatian dalam menjalankan roda kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya. “Penting bagi pemimpin untuk mengambil keputusan yang bijak dan memperhatikan dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan sikap skeptis terhadap kebijakan pemerintah dapat menghambat inovasi dan kemajuan di daerah. “Sebagai masyarakat, kita perlu bersikap konstruktif dan mendukung langkah-langkah yang diambil demi kesejahteraan bersama,” tambahnya.
Yudas Pasomba berharap agar semua pihak dapat bersinergi dan saling mendukung dalam menjalankan visi dan misi Walikota Palopo.
“Mari kita fokus pada pembangunan Kota Palopo dan memberikan kepercayaan kepada pemimpin baru untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” kata dia pria lulusan S1 Teknik Mesin dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dan S2 Manajemen Ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.
Dengan pernyataan ini, Yudas Pasomba mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah demi kemajuan Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
