BERITAMBANG – Para pimpinan tertinggi (CEO) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Industri hulu migas kembali menegaskan komitmennya untuk dapat mencapai target lifting minyak dan gas 2025.
Tekad tersebut menjadi salah satu komitmen dari CEO KKKS pada kegiatan CEO Forum Hulu Migas 2025 yang berlangsung di kantor SKK Migas, Rabu (30/7/2025) yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta jajaran Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto beserta seluruh jajaran manajemen SKK Migas dan Para CEO KKKS.
Selain komitmen untuk dapat mencapai target lifting minyak 605 ribu barel BOPD dan lifting (salur) gas 5.628 MMSCD, para CEO KKKS juga menandatangani Piagam SIAP Selamat yang menegaskan komitmen dan kepatuhan KKKS untuk menjalankan operasional hulu migas dengan standar operasional dan keselamatan yang tinggi dan menerapkan Good Governance.
Dalam arahannya, Menteri ESDM menyampaikan perhatian Presiden untuk peningkatan lifting migas sangat besar karena menjadi salah satu program prioritas pada ASTA CITA karena sejak 2008 target lifting tidak pernah mencapai target APBN. Dia mengingatkan harus dicari cara lain untuk meningkatkan lifting, masih ada peluang besar untuk meningkatkan lifting, selama mau berkolaborasi, terbuka dan bekerja sama.
“Pemerintah memiliki kewenangan administrasi dan kebijakan maka bisa membantu KKKS melakukan eksekusi. KKKS memiliki kemampuan melakukan eksekusi yang membutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah. Tentu kami akan dukung sepenuhnya,” janji Bahlil.
Lebih lanjut Bahlil mengingatkan dari 128 cekungan, yang sudah berproduksi hanya 20 cekungan. Artinya masih banyak potensi produksi. Kemudian masih banyak POD tidak berjalan. “Ini seharusnya segera dicari jalan keluar, tidak boleh berlama-lama lagi, karena Pemerintah akan ambil tindakan tegas,” ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan dia telah diperintahkan oleh Presiden untuk berkantor di SKK Migas, menjadi kepala administrasi hulu migas. “Jika ada persoalan perizinan, maka saya yang akan membantu menyelesaikan perizinan. Bagi yang sudah selesai masalah perizinan dan lainnya, harus segera dikerjakan, jika tidak maka tentu akan ada tindakan Pemerintah untuk memastikan potensi migas itu benar-benar bisa diproduksikan,” tegas dia.
Menteri ESDM juga menitipkan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah, harus dibina dan diberikan kesempatan agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif bagi masyarakat daerah tersebut.
Sementara terkait dukungan fiskal agar proyek hulu migas ekonomis, Bahlil menyampaikan saat ini sudah tidak masalah gross split ataupun cost recovery karena internal rate return (IRR) sudah dibuat ekonomis.
“Saya tegaskan lagi bahwa Indonesia masih impor minyak, dan ini yang harus dilakukan dengan segera memproduksikan potensi minyak yang ada. Untuk memastikan proyek selesai sesuai target dan bahkan bisa dipercepat, maka harus ada kepastian. Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk peningkatan produksi minyak,” ujar Bahlil.
